Breaking News
light_mode
Tags

Aktifitas Bongkar Muat di pelabuhan ujung karang Meulaboh diduga ILEGAL, KSOP DAN PENGAWASAN K3 DISOROT

  • account_circle Admin
  • calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
  • visibility 369
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kamis, 3/9/2026

ACEH BARAT,  -SergapKriminal.Com – Aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Ujung Karang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat masih berlangsung hingga saat ini.

 

Padahal berdasarkan data yang dihimpun, izin pengelolaan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II/Pelindo sudah nonaktif dan belum ada izin operasi baru dari Kementerian Perhubungan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait legalitas operasional pelabuhan, peran KSOP Kelas IV Meulaboh, serta pemenuhan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja / K3 bagi para pekerja di lapangan.

 

Status Legalitas Pelabuhan Dipertanyakan

Pelabuhan Ujung Karang sebelumnya merupakan Aset yang dikerjasamakan dengan PT Pelindo II.

Namun kerjasama tersebut telah berakhir dan pengelolaan dilanjutkan oleh PD Pakat Beusare berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat.

 

Pengalihan pengelolaan ini sebelumnya telah disorot DPRK Aceh Barat karena aset pelabuhan dengan nilai di atas Rp5 miliar seharusnya dikelola berdasarkan Qanun, bukan hanya SK Kepala Daerah.

 

Hingga berita ini diturunkan, belum ditemukan bukti adanya Izin Operasi Pelabuhan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

 

Diduga Melanggar UU Pelayaran

Aktivitas di pelabuhan yang belum memiliki izin operasi berpotensi melanggar :

 

1. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Pasal 210 : Penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan wajib dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan yang memiliki izin dari Pemerintah.

Pasal 311 : Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan di pelabuhan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000.

 

2. PP No. 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran

Menegaskan bahwa pelabuhan hanya dapat beroperasi setelah ditetapkan dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan memiliki izin dari instansi berwenang.

 

Aspek K3 Pekerja Diabaikan

Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah pekerja bongkar muat tidak dilengkapi Alat Pelindung Diri / APD seperti helm keselamatan, rompi, sarung Tangan dan sepatu safety.

 

Kondisi ini diduga melanggar :  

1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3

2. PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3

3. Permenaker No. 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri*

 

Pertanyaan mendasar yang muncul : Siapakah pihak yang bertanggungjawab dalam penyediaan dan pengawasan K3 bagi pekerja di Pelabuhan Ujung Karang?

 

Klarifikasi KSOP Kelas IV Meulaboh

Menanggapi pemberitaan ini, KSOP Meulaboh memberikan klarifikasi sebagai berikut ketika kami klarifikasi tidak memberikan jawaban apapun/bungkam,Ada Apa Dengan Sikap Ksop ???

 

Tuntutan dan Rekomendasi

Menanggapi persoalan ini, sergapkriminal.com* mendesak :

 

1. *Kementerian Perhubungan cq Ditjen Perhubungan Laut* untuk segera melakukan audit dan penertiban terhadap aktivitas di Pelabuhan Ujung Karang.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat* untuk segera memperjelas status hukum pengelolaan aset Pelabuhan Ujung Karang dan mengurus izin operasi ke pusat.

3. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Barat* bersama *BPJS Ketenagakerjaan* untuk melakukan inspeksi K3 di lokasi dan memastikan pemenuhan hak pekerja.

4. Pengelola Pelabuhan* untuk segera menyediakan APD dan menerapkan SMK3 bagi seluruh pekerja.

 

Upaya penegakan hukum dan keselamatan tidak boleh ditunda. Negara wajib hadir untuk memastikan setiap aktivitas kepelabuhanan berjalan sesuai aturan dan melindungi keselamatan pekerja.

 

TIM REDAKSI sergapkriminal.com

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dugaan Mark Up & Material Tak Sesuai Spesifikasi, Proyek Revitalisasi SD Negeri Air Mancur Disorot Tajam – Publik Minta APH Turun Tangan   

    Dugaan Mark Up & Material Tak Sesuai Spesifikasi, Proyek Revitalisasi SD Negeri Air Mancur Disorot Tajam – Publik Minta APH Turun Tangan  

    • calendar_month Selasa, 25 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 431
    • 2Komentar

    ACEH TAMIANG – Sergapkriminal.Com Angka gelap pengadaan dan kualitas pekerjaan kembali menodai pelaksanaan pembangunan pendidikan. Proyek revitalisasi SD Negeri Air Mancur, Kampung Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, kini menjadi sorotan tajam publik. Diduga kuat terjadi praktik penandaan harga (mark‑up) serta penggunaan bahan bangunan yang jauh di bawah standar Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis […]

  • Kapolsek Walantaka Tegaskan Pentingnya Sinergi Polri dan Masyarakat Jaga Kamtibmas

    Kapolsek Walantaka Tegaskan Pentingnya Sinergi Polri dan Masyarakat Jaga Kamtibmas

    • calendar_month Minggu, 15 Nov 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 90
    • 0Komentar

    SERANG – Sergapkriminal. Com Membangun keamanan lingkungan membutuhkan kehadiran polisi dan keterlibatan aktif masyarakat. Semangat tersebut diwujudkan Polsek Walantaka melalui program Warbinling (Warung Bhabin Keliling) dengan menggelar kegiatan Ngopi Bareng Pak Bhabin bersama warga Perumahan Puri Delta Kiara, Kelurahan Kiara, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Minggu (15/11/2026).   Kegiatan ini menjadi ruang dialog langsung antara kepolisian […]

  • Pria Muda Tewas Ditikam BADIK di Pasar, Polisi Selidiki Motifnya

    Pria Muda Tewas Ditikam BADIK di Pasar, Polisi Selidiki Motifnya

    • calendar_month Senin, 31 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 108
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | MAKASSAR – Tragedi penusukan di indekos dekat Pasar Terong, Makassar terjadi pada Minggu malam, 30 Agustus 2026 pukul 21.15 WITA, yang mengakibatkan seorang pemuda berinisial MA (28 tahun) tewas setelah ditikam oleh rekan sesama penghuni indekos menggunakan sebila badik pada bagian lehernya, kota makassar, provinsi Sulawesi selatan. Senin 31 Agustus 2026// Dari laporan […]

  • Diduga Aktivitas Galian Tanah Beroperasi di Geudubang Langsa, APH Diminta Turun Tangan

    Diduga Aktivitas Galian Tanah Beroperasi di Geudubang Langsa, APH Diminta Turun Tangan

    • calendar_month Senin, 5 Okt 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 222
    • 0Komentar

    SergapKriminalCom | Kota Langsa (Aceh) — Aktivitas alat berat jenis excavator yang terlihat beroperasi di kawasan Jalan Tanpa Nama, Geudubang, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh, menjadi sorotan dan memunculkan dugaan adanya kegiatan penggalian atau pengambilan material tanah. Dokumentasi yang diperoleh redaksi pada Minggu, 4 Oktober 2026 sekitar pukul 12.19 WIB, memperlihatkan satu unit excavator […]

  • Berbagai Macam Teror dan Intimidasi Dialami Oleh SIJI Aceh Termasuk Perusakan Stiker

    Berbagai Macam Teror dan Intimidasi Dialami Oleh SIJI Aceh Termasuk Perusakan Stiker

    • calendar_month Sabtu, 4 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 73
    • 0Komentar

    Oleh: Muhammad.Ali C,JB  (Ketua DPW SIJI Aceh) SergapKriminal.Com | Kota Langsa 21/3/2026.  Dewan Pengurus Wilayah Suara Independen Jurnalis Indonesia (DPW SIJI) Aceh  secara resmi terbentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 200.1.4.4/604/2025. oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Langsa  pada 2 Mei 2025 silam. Siji Aceh terbentuk berkat kerja sama beberapa orang jurnalis untuk menyatukan Visi […]

  • PW SEMMI SULSEL Kecam Sikap Bintang Wahyu Saputra: Jangan Ajarkan Kader Membangun Sekat Ditubuh SEMMI

    PW SEMMI SULSEL Kecam Sikap Bintang Wahyu Saputra: Jangan Ajarkan Kader Membangun Sekat Ditubuh SEMMI

    • calendar_month Minggu, 27 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 78
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | MAKASSAR //Minggu 27 September 2026 – Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Sulawesi Selatan menyampaikan kritik keras terhadap sikap Bintang Wahyu Saputra, demisioner Ketua Umum Pengurus Besar (PB) SEMMI, terkait pernyataannya dalam grup fungsionaris PB SEMMI yang mengecualikan salah satu kandidat dari agenda bersama dan dilanjutkan dengan kalimat “sudah tidak boleh […]

expand_less