Breaking News
light_mode
Tags

PT SBJ Terbukti Langgar Baku Mutu Air, DIdenda Rp3 Miliar — LASKAR NKRI Desak Aph Telusuri PertanggungJawaban Pidana Perorang – an

  • account_circle Muttaqin
  • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
  • visibility 87
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

LEBAK, BANTEN – Sergapkriminal.com.

15 September 2026//Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar NKRI DPW Provinsi Banten menyoroti putusan Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung terhadap PT Samudera Banten Jaya (PT SBJ) dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup.

 

Berdasarkan putusan pengadilan, PT SBJ dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air. Atas perkara tersebut, korporasi dijatuhi pidana denda sebesar Rp3 miliar.

 

Laskar NKRI DPW Banten menghormati putusan pengadilan tersebut. Namun, organisasi masyarakat sipil ini mempertanyakan apakah penanganan perkara telah dilakukan secara menyeluruh, khususnya terkait kemungkinan pertanggungjawaban pidana pihak perorangan yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan apabila berdasarkan alat bukti dan proses hukum ditemukan adanya unsur pidana.

 

Ketua LSM Laskar NKRI DPW Provinsi Banten, Sigit Priatna Putra, mengatakan bahwa penegakan hukum lingkungan harus memberikan kepastian mengenai siapa saja yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perannya masing-masing.

 

«“Kami menghormati putusan pengadilan terhadap PT SBJ. Tetapi kami mempertanyakan, apakah penelusuran terhadap kemungkinan pertanggungjawaban pidana perorangan sudah dilakukan secara tuntas? Jangan sampai proses penegakan hukum berhenti hanya pada korporasi apabila berdasarkan alat bukti masih terdapat pihak yang secara hukum perlu diperiksa pertanggungjawabannya,” tegas Sigit.»

 

PASAL 98 UU PPLH MENGATUR ANCAMAN PIDANA

 

Laskar NKRI menyoroti ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

 

Ketentuan tersebut mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

 

Untuk ketentuan tersebut, ancaman pidananya berupa pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

 

Menurut Laskar NKRI, fakta bahwa korporasi telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan menjadi dasar penting bagi aparat penegak hukum untuk memastikan seluruh aspek pertanggungjawaban yang relevan telah diperiksa sesuai ketentuan hukum.

 

Namun, Laskar NKRI menegaskan bahwa hal tersebut bukan berarti setiap pengurus, direksi, komisaris, atau pihak yang bekerja di perusahaan otomatis dapat dianggap bersalah.

 

Penentuan pertanggungjawaban pidana perorangan tetap harus didasarkan pada alat bukti, peran masing-masing pihak, serta terpenuhinya unsur tindak pidana melalui proses hukum yang sah.

 

PASAL 116 UU PPLH: KORPORASI DAN ORANG YANG MEMBERI PERINTAH

 

Laskar NKRI juga merujuk pada Pasal 116 ayat (1) UU PPLH, yang mengatur bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

 

Atas dasar ketentuan tersebut, Laskar NKRI meminta aparat penegak hukum memastikan apakah dalam perkara PT SBJ telah dilakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pemberian perintah, pengambilan keputusan, maupun pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

 

«“Kami tidak menuduh individu tertentu dan tidak ingin mendahului proses hukum. Yang kami minta adalah penegakan hukum yang transparan. Jika memang tidak ditemukan unsur pidana terhadap pihak perorangan, sampaikan berdasarkan proses hukum. Tetapi apabila ditemukan bukti dan terpenuhi unsur pidananya, tentu harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Sigit.»

 

LASKAR NKRI: JANGAN BERHENTI PADA DENDA

 

Laskar NKRI menilai penegakan hukum lingkungan tidak semata-mata berkaitan dengan besaran denda yang dijatuhkan kepada korporasi.

 

Aspek yang juga penting adalah memastikan kepastian hukum, efek jera, perlindungan masyarakat, serta pemulihan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Denda sebesar Rp3 miliar merupakan bagian dari sanksi pidana yang telah dijatuhkan pengadilan. Namun, Laskar NKRI meminta agar publik memperoleh kejelasan mengenai apakah seluruh kemungkinan pertanggungjawaban hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut telah ditelusuri oleh aparat penegak hukum.

 

«“Pertanyaan kami bukan apakah perusahaan boleh dihukum atau tidak. Putusan pengadilan sudah ada dan kami menghormatinya. Pertanyaan kami adalah apakah seluruh pihak yang secara hukum berpotensi dimintai pertanggungjawaban sudah ditelusuri berdasarkan alat bukti. Ini penting agar penegakan hukum lingkungan benar-benar memberikan rasa keadilan,” tegas Sigit.»

 

DESAK POLDA BANTEN DAN KEJATI BANTEN TRANSPARAN

 

Atas persoalan tersebut, LSM Laskar NKRI DPW Provinsi Banten mendesak:

 

1. Polda Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara PT SBJ sesuai kewenangan masing-masing.

 

2. Aparat penegak hukum melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap kemungkinan pertanggungjawaban pidana pihak perorangan sebagaimana dimungkinkan dalam UU PPLH, apabila terdapat alat bukti dan terpenuhi unsur pidananya.

 

3. Memastikan proses penegakan hukum tidak berhenti pada pertanggungjawaban korporasi apabila berdasarkan hasil penyidikan dan penuntutan terdapat pihak perorangan yang memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.

 

4. Mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat sepanjang informasi tersebut dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

5. Memastikan aspek pemulihan lingkungan dan perlindungan masyarakat menjadi bagian penting dalam penanganan perkara lingkungan hidup.

 

Laskar NKRI DPW Provinsi Banten menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum.

 

“Kami ingin penegakan hukum lingkungan berjalan objektif, transparan, dan tidak tebang pilih. Korporasi harus bertanggung jawab sesuai putusan pengadilan, sementara kemungkinan pertanggungjawaban pidana perorangan juga harus ditelusuri secara profesional apabila memang terdapat dasar hukum dan alat bukti,” pungkas Sigit Priatna Putra.

 

Hkz

((((Robby.R)))

((((081234444427))))

  • Penulis: Muttaqin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakapolres Lhokseumawe Pimpin Latihan PBB, Perkuat Disiplin dan Profesionalisme Personel

    Wakapolres Lhokseumawe Pimpin Latihan PBB, Perkuat Disiplin dan Profesionalisme Personel

    • calendar_month Selasa, 14 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 137
    • 0Komentar

      SergapKriminal.Com |Lhokseumawe (Aceh) – Wakapolres Lhokseumawe, Kompol Wahyudi, S.H., CPHR., CBA, memimpin langsung latihan Peraturan Baris Berbaris (PBB) usai pelaksanaan apel pagi di halaman Mapolres Lhokseumawe, Selasa (14/7/2026) pagi. Kegiatan tersebut diikuti para Pejabat Utama (PJU), personel staf, serta Brigadir Polres Lhokseumawe sebagai bagian dari pembinaan disiplin dan peningkatan kemampuan dasar setiap anggota Polri. […]

  • Terkait Penentuan Nasib Aceh, LSM BLJ Dukung Musyawarah Ulama Aceh 15 Agustus di Banda Aceh

    Terkait Penentuan Nasib Aceh, LSM BLJ Dukung Musyawarah Ulama Aceh 15 Agustus di Banda Aceh

    • calendar_month Jumat, 7 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 116
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa 7/8/2026 – Beredar Isu Akan ada Acara Musyawarah Ulama seluruh Aceh yang akan di adakan di Mesjid Baitul Rahman Banda Aceh 15 Agustus mendatang, Aktivis LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat) Bungong Lam Jaro “Muhammad.Ali C,JB” mendukung penuh acara tersebut. Salah seorang pemuka Agama, “Aby Mujahidin” Mengajak Seluruh Ulama, tokoh masyarakat serta […]

  • Upacara HUT ke-81 RI, Kapolres Aceh Tengah: Perkuat Persatuan dan Tingkatkan Pengabdian

    Upacara HUT ke-81 RI, Kapolres Aceh Tengah: Perkuat Persatuan dan Tingkatkan Pengabdian

    • calendar_month Selasa, 18 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 47
    • 0Komentar

    Aceh Tengah – SergapKriminal.Com- senin 17 Agustus 2026. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Tengah menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, menghargai jasa para pahlawan, serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Upacara pengibaran Bendera Merah Putih berlangsung khidmat di Lapangan Musara Alun, Kampung Blang Kolak I, Kecamatan […]

  • Perang Melawan Narkoba Makin Panas, 403 Kasus Diungkap Polresta Deli Serdang Januari–Agustus 2026

    Perang Melawan Narkoba Makin Panas, 403 Kasus Diungkap Polresta Deli Serdang Januari–Agustus 2026

    • calendar_month Senin, 31 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 48
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | DELI SERDANG,- Komitmen Polresta Deli Serdang dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya terus digencarkan. Hingga periode Januari–Agustus 2026, jajaran Satres Narkoba Polresta Deli Serdang mencatat sebanyak 403 kasus narkotika berhasil diungkap. Senin (31/8/2026).   Angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025, ketika aparat mengungkap sebanyak 258 kasus. […]

  • PTPN I ( Persero) Regional 1 Gelar Donor Darah,90 Kantong Darah Berhasil di Kumpulkan

    PTPN I ( Persero) Regional 1 Gelar Donor Darah,90 Kantong Darah Berhasil di Kumpulkan

    • calendar_month Jumat, 6 Nov 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 40
    • 0Komentar

      SergapKriminal.com.|Tanjung Morawa  6/11/2026 Wujud kepedulian terhadap sesama terus ditunjukkan PTPN I (Persero) Regional 1 melalui aksi donor darah yang melibatkan jajaran karyawan dari berbagai tingkatan. Kegiatan yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Deli Serdang ini berlangsung di Kantor Regional 1 Tanjung Morawa, Jum’at (6/11/2026), dan berhasil mengumpulkan sebanyak 90 kantong darah […]

  • Dibalik Keterlambatan Angaran Dari Pusat Ke Daerah Ada Rahasia yang Belum di Ketahui Oleh Masyarakat

    Dibalik Keterlambatan Angaran Dari Pusat Ke Daerah Ada Rahasia yang Belum di Ketahui Oleh Masyarakat

    • calendar_month Minggu, 27 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 181
    • 0Komentar

    OPINI Oleh: Zulfadli.S.Sos.I.MM : Pendiri LSM Bungong Lam Jaro SegapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh)  – Di balik keterlambatan penyaluran bantuan dari pusat ke daerah, tersimpan sejumlah persoalan yang belum banyak diketahui masyarakat. Bantuan yang seharusnya menjadi penopang pembangunan justru datang terlambat, dan muncul dugaan kuat anggaran tersebut telah mengalami pemotongan sebelum sampai ke tangan pemerintah […]

expand_less