Breaking News
light_mode
Tags

LSM KCBI Bongkar Kontradiksi Fatal: Bupati Teken Doksos, Bawahan Tabrak di Lapangan

  • account_circle Admin
  • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
  • visibility 120
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | SAMOSIR (Sumut) – Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Hariara Pintu di Kabupaten Samosir diduga melakukan pembangkangan regulasi secara masif. Pimpinan Cabang LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (PC LSM KCBI) Kabupaten Samosir membongkar kontradiksi mendasar antara Dokumen Sosial (Doksos) yang ditandatangani Bupati Samosir dengan pengakuan tertulis pejabat pengelola TPA di lapangan.

Pembangunan TPA Hariara Pintu merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba melalui skema _Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Areas (Indonesia Tourism Development Project).

Proyek ini dibiayai Pinjaman Bank Dunia *(World Bank Loan No. 8861-ID)*. Dalam kerangka _Environmental and Social Management Framework_ (ESMF) P3TB, penyusunan Doksos merupakan kriteria wajib.

Doksos Bupati Mandatkan 4 Pilar Wajib Operasional TPA

Dalam Dokumen Doksos yang ditandatangani resmi oleh Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, S.T. pada April 2022, ditegaskan penyusunan dokumen merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Bupati menekankan, TPA harus memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Pada lembar spesifikasi teknis Doksos serta _Site Plan_ resmi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara (BPPWSU) Kementerian PUPR, diatur secara mengikat bahwa operasional TPA Hariara Pintu wajib menjalankan empat tahapan utama:

1. Penimbunan/Pemadatan Sampah;
2. Penutupan Tanah _(Daily Cover)_;
3. Pengolahan Lindi (IPAL); dan
4. Penanganan Gas.

Surat UPTD: Akui Tak Pernah Beli Tanah Urug dan Belum Ada RKL-RPL

Amanah Doksos berstandar internasional tersebut runtuh oleh pengakuan tertulis Kepala UPTD TPA Hariara Pintu, Ramles Marinus Sitanggang.

Melalui Surat Tanggapan Resmi Nomor 600/292/DISLINGKUP tertanggal 18 Mei 2026 yang ditujukan kepada LSM KCBI, Ka. UPTD secara terbuka mengakui bahwa pihaknya Tidak pernah melakukan pembelian tanah urug.

Tidak hanya itu, dalam surat yang sama Ka. UPTD mengklaim air limbah lindi telah “sesuai baku mutu”, namun pada poin lain mengakui belum pernah menyusun laporan RKL-RPL dengan dalih TPA belum diserahterimakan menjadi aset Pemkab Samosir. Ka.

UPTD juga menyatakan pihaknya “baru akan berbenah menuju sistem _Sanitary Landfill_”.

LSM KCBI SAMOSIR: Pengakuan UPTD Bukti Mutlak Open Dumping Ilegal

Ketua PC LSM KCBI Kabupaten Samosir, *Edis Dayanto Naibaho*, menilai surat tanggapan tersebut sebagai bukti pengakuan atas pengabaian standar hukum dan operasional.

“Pengakuan Ka. UPTD bahwa dinas tidak pernah membeli tanah urug secara sah membuktikan bahwa pilar kedua dalam Doksos Bupati, yaitu Penutupan Tanah _(Daily Cover)_, tidak pernah dijalankan sejak TPA beroperasi. Sampah dibiarkan menumpuk mentah-mentah atau _open dumping_.

“Ini bentuk pembangkangan langsung terhadap Doksos Bupati dan UU No. 18 Tahun 2008,” tegas Edis.

Ketua Umum KCBI: Delik Pidana Berdiri Murni dan Akan Surati Bank Dunia

Ketua Umum LSM KCBI, Joel B. Simbolon, yang mendampingi langsung penanganan kasus ini, menanggapi keras dalih teknis yang disampaikan pejabat DLH Samosir.

Menurut Joel, mengklaim baku mutu lindi tanpa dasar laporan RKL-RPL dan uji laboratorium berkala setiap enam bulan melanggar Pasal 68 UU No. 32 Tahun 2009 jo Pasal 337 PP No. 22 Tahun 2021. Fakta lapangan justru menunjukkan genangan lindi berwarna hitam pekat berbau menyengat membentuk “Danau Lindi” ratusan meter kubik, sementara Rumah Panel IPAL terkunci tanpa operator.

“Bupati Samosir sudah menandatangani Doksos berstandar Bank Dunia yang mewajibkan penutupan tanah dan pengolahan lindi sejak awal dioperasikan. Mengklaim ‘baru menuju _sanitary landfill_’ dan berlindung di balik kata ‘proses’ tidak bisa menghapus delik pidana Pasal 40 jo Pasal 29 UU No. 18 Tahun 2008. Begitu standar penutupan tanah diabaikan dan lindi dibiarkan mencemari lingkungan, pidananya murni berdiri,” cetus Joel.

Sebagai langkah lanjutan, Joel menegaskan LSM KCBI SAMOSIR akan melangkah ke tingkat internasional.

“Selain mengawal proses hukum di Polres Samosir, kami akan menyurati Kantor Perwakilan Bank Dunia di Indonesia untuk turut mengawal proses hukum TPA Hariara Pintu. Pembiayaan internasional tidak boleh disalahgunakan untuk melanggengkan kejahatan lingkungan,” tegasnya.

Joel B. Simbolon mendesak penyidik Polres Samosir bergerak cepat meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan (Sprindik) dan menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.# (C)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • AMBA SULTRA Terbitkan Bumi Anoa Nusantara Institute, Dorong Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya

    AMBA SULTRA Terbitkan Bumi Anoa Nusantara Institute, Dorong Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya

    • calendar_month Senin, 7 Sep 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 96
    • 0Komentar

    KENDARI – Sergapkriminal. Com.  Senin,07 September 2026//Angkatan Muda Bumi Anoa Sulawesi Tenggara (AMBA SULTRA INDONESIA) secara resmi mencanangkan program strategis pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang ekonomi kreatif. Langkah ini ditandai dengan pembentukan lembaga taktis penelitian dan pelatihan bernama Bumi Anoa Nusantara Institute. Secara struktural, Bumi Anoa Nusantara Institute beroperasi penuh di bawah naungan […]

  • Wabup Aceh Barat Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026, Upacara Berlangsung Khidmat

    Wabup Aceh Barat Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026, Upacara Berlangsung Khidmat

    • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 82
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com- Aceh Barat 01/10/2026 Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadheil, SH memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Halaman Kantor Bupati setempat, pada Kamis , 1/10/2026. Upacara tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Barat, pimpinan dan jajaran instansi vertikal, para kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), ASN, […]

  • Dugaan Skandal Solar Subsidi di SPBU Saba Purba Dibongkar: Lampu Dipadamkan Tengah Malam, Truk Colt Diesel Mengular

    Dugaan Skandal Solar Subsidi di SPBU Saba Purba Dibongkar: Lampu Dipadamkan Tengah Malam, Truk Colt Diesel Mengular

    • calendar_month Senin, 21 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 42
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | PANYABUNGAN  (21/9/2026) — Dugaan penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. Aktivitas pengisian Solar bersubsidi pada malam hari di SPBU 13229105 PT Tano Ponggol Nauli, Saba Purba, menjadi sorotan setelah sejumlah jurnalis dan aktivis menemukan aktivitas yang dinilai mencurigakan. Temuan tersebut terjadi dalam investigasi […]

  • Siji Aceh Dukung Demo Aliansi Rakyat Aceh Terkait Pencabutan Pergub Nomor 2 Tentang JKA

    Siji Aceh Dukung Demo Aliansi Rakyat Aceh Terkait Pencabutan Pergub Nomor 2 Tentang JKA

    • calendar_month Sabtu, 4 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 87
    • 0Komentar

      SergapKriminal.Com |Kota Langsa  14/5/2026 Terkait pembubaran aksi Demo di depan kantor gubenur Aceh yang berakhir Ricuh,  Ketua Dewan Pengurus Wilayah Suara independen Jurnalis Indonesia (DPW SIJI) Aceh Muhammad.Ali C,JB mengecam Tindakan APH (Aparat Penegak Hukum) yang dinilai terlalu Refpresif. Dalam keteranganya kepada awak media “Muhammad Ali” menyatakan bahwa dirinya bersama sejumlah teman-teman yang tergabung dalam […]

  • Berdalih Arahan Tengku Imum Lewat Musyawarah Desa, Dugaan Pungutan Rp100 Ribu per KK di Teupin Kuyuen Disorot

    Berdalih Arahan Tengku Imum Lewat Musyawarah Desa, Dugaan Pungutan Rp100 Ribu per KK di Teupin Kuyuen Disorot

    • calendar_month Rabu, 30 Sep 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 178
    • 0Komentar

    SergapKriminalCom | Aceh Utara — Dugaan pungutan terhadap penerima Dana Stimulan atau bantuan isi hunian sebesar Rp3 juta di Desa Teupin Kuyuen, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, mencuat ke publik. Informasi tersebut disampaikan sejumlah masyarakat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan kepada awak media pada Selasa (29/09/2026). Mereka menyebut adanya dugaan pungutan sebesar Rp100 ribu kepada setiap […]

  • Skandal 48 Ton Pupuk Subsidi diduga “Raib”. Plt Kadis Pertanian Madina Didesak Copot Izin Kios UD Rizki Roburan.

    Skandal 48 Ton Pupuk Subsidi diduga “Raib”. Plt Kadis Pertanian Madina Didesak Copot Izin Kios UD Rizki Roburan.

    • calendar_month Rabu, 21 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 51
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | PANYABUNGAN – Hak ribuan petani di Desa Roburan Lombang, Kecamatan Panyabungan Selatan, diduga kuat telah “dikebiri”. Sebanyak 48 ton pupuk urea bersubsidi alokasi tahun 2026 diduga “raib” dari genggaman petani, menyisakan misteri besar yang mengarah pada dugaan kongkalikong distribusi. Berdasarkan data awal, dari total 58 ton alokasi resmi untuk desa Roburan Lombang dan […]

expand_less