Breaking News
light_mode
Tags

Agus Flores Bertemu Wali Kota Palu, Soroti Dugaan Tambang Ilegal Poboya dan Penggunaan Tromol

  • account_circle Sergap86
  • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
  • visibility 72
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | PALU — Ketua Umum Fast Respon Counter Polri (FRN), R.Mas MH Agus Rugiarto Astrodiarjo, SH., MH. (Agus Flores), Dorong Penegakan Hukum dan Sinergi Pemerintah Daerah dengan Polri melakukan kunjungan dan komunikasi dengan sejumlah pihak di Sulawesi Tengah dalam rangka membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan penegakan hukum, khususnya aktivitas pertambangan yang menjadi perhatian masyarakat.

 

Dalam salah satu agendanya, Agus Flores bertemu dengan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid. Pertemuan tersebut turut menyoroti persoalan dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di kawasan Poboya, termasuk penggunaan tromol yang disebut berkaitan dengan aktivitas pengolahan hasil tambang.

 

Agus Flores mendorong agar setiap aktivitas pertambangan yang terbukti tidak memiliki legalitas atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat ditangani secara tegas melalui mekanisme hukum yang berlaku.

 

Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, namun tetap membedakan antara kegiatan pertambangan yang memiliki legalitas dengan aktivitas yang memang terbukti melanggar hukum.

 

«“Kalau memang terbukti ilegal dan melanggar ketentuan, harus ditertibkan. Yang legal tentu harus dihormati dan berjalan sesuai aturan, sedangkan yang ilegal harus ditindak sesuai hukum,” ujar Agus Flores.»

 

Poboya Menjadi Perhatian

 

Persoalan aktivitas pertambangan di kawasan Poboya menjadi salah satu isu yang terus mendapat perhatian karena berkaitan dengan aspek legalitas, lingkungan, ketertiban serta kepentingan masyarakat.

 

Agus Flores menilai penanganan persoalan tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Pemerintah daerah memiliki peran dalam aspek pemerintahan dan koordinasi wilayah, sementara proses penyelidikan maupun penegakan hukum tetap menjadi kewenangan institusi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Ia juga menekankan pentingnya menelusuri bukan hanya aktivitas di lapangan, tetapi juga sarana pendukung apabila berdasarkan hasil pemeriksaan aparat terbukti digunakan untuk menunjang kegiatan pertambangan ilegal.

 

Dorong Sinergi Pemerintah Daerah dan Polri

 

Agus Flores juga menyampaikan pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan Polri.

 

Menurutnya, persoalan pertambangan ilegal tidak dapat diselesaikan hanya dengan tindakan penertiban sesaat. Diperlukan koordinasi dan pengawasan berkelanjutan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

 

«“Kita mendorong sinergi. Pemerintah daerah menjalankan kewenangannya, aparat penegak hukum menjalankan proses hukumnya. Kalau ada pelanggaran, semuanya harus dikembalikan kepada aturan,” tegasnya.»

 

Agus Flores menambahkan, perhatian terhadap persoalan tambang bukan dimaksudkan untuk menghambat masyarakat yang menjalankan usaha secara sah. Sebaliknya, penertiban diarahkan untuk memastikan kegiatan pertambangan berlangsung sesuai ketentuan hukum dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat maupun lingkungan.

 

Komunikasi dengan Pemerintah Provinsi

 

Selain bertemu dengan Wali Kota Palu, Agus Flores juga melakukan komunikasi dalam rangkaian agenda di Sulawesi Tengah dengan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid.

 

Pembahasan mengenai tata kelola pertambangan dinilai memiliki relevansi dengan agenda pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan tertib, memiliki kepastian hukum, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

 

Agus Flores berharap komunikasi dengan pemerintah daerah dapat menjadi bagian dari penguatan sinergi antara unsur masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum.

 

FRN: Penegakan Hukum Harus Berjalan Objektif

 

Agus Flores menegaskan bahwa Fast Respon Counter Polri akan terus mendorong komunikasi publik yang berkaitan dengan kinerja dan penegakan hukum Polri.

 

Namun, setiap dugaan pelanggaran tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dan tidak boleh mendahului kewenangan aparat penegak hukum.

 

«“Prinsipnya sederhana, kita dukung penegakan hukum yang objektif. Kalau terbukti melanggar, proses sesuai hukum. Kalau tidak terbukti, jangan memberikan stigma. Semua harus berdasarkan fakta dan alat bukti,” kata Agus Flores.»

 

Pertemuan dan komunikasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sinergi dalam menyikapi persoalan pertambangan di Sulawesi Tengah, khususnya isu yang berkembang di kawasan Poboya.

GRAGENEWS.COM

Dari Fakta Menjadi Berita

(Red)

  • Penulis: Sergap86

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • MARWAH KERAJAAN GOWA: MENGEMBALIKAN KEHORMATAN ADAT YANG TERGERUS REGULASI

    MARWAH KERAJAAN GOWA: MENGEMBALIKAN KEHORMATAN ADAT YANG TERGERUS REGULASI

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 75
    • 0Komentar

    OPINI Oleh: Dr. Andi Chairunnas, S.Kom., M.Kom., M.Pd. (Karaeng Serang) Direktur Eksekutif PUSBANGKIT · Dosen Universitas Pakuan · CIDES ICMI Pusat SetgapKriminal.Com | Bogor 30/7/2026 – Ada satu hal yang takkan pernah terhapus oleh perputaran zaman: ingatan sebuah bangsa akan asal-usulnya. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya tanah Gowa, ingatan itu melekat pada Kerajaan Gowa—lembaga yang […]

  • Prabowo Teken PP Tanah Terlantar Kembali ke Negara, Petani Seramut Berau Tagih 2500 Ha yang 2 Tahun Tanpa RKT

    Prabowo Teken PP Tanah Terlantar Kembali ke Negara, Petani Seramut Berau Tagih 2500 Ha yang 2 Tahun Tanpa RKT

    • calendar_month Senin, 19 Okt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 208
    • 0Komentar

    BERAU// Sergapkriminal. Com.  19 Oktober 2026//Kebijakan pemerintah menertibkan kawasan dan tanah telantar membuka harapan bagi petani di Kampung Seramut, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Mereka mendesak pemerintah menelusuri status penguasaan dan pemanfaatan lahan sekitar 2.500 hektare yang selama ini mereka klaim telah digarap, tetapi disebut tidak menunjukkan aktivitas sebagaimana mestinya oleh pemegang izin. Sorotan petani mengarah […]

  • Tak Boleh Ada Pelecehan terhadap Profesi Wartawan, PWFRN Counter Polri Desak Hotman Paris Minta Maaf

    Tak Boleh Ada Pelecehan terhadap Profesi Wartawan, PWFRN Counter Polri Desak Hotman Paris Minta Maaf

    • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 193
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | JAKARTA – Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara (PWFRN) Counter Polri menyatakan sikap tegas atas pernyataan advokat Hotman Paris Hutapea yang dinilai merendahkan profesi wartawan saat memberikan keterangan kepada media di lingkungan Kejaksaan Agung.   PWFRN menilai pernyataan tersebut bukan sekadar persoalan komunikasi, tetapi berpotensi mencederai semangat kemerdekaan pers yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor […]

  • Berbagai Macam Teror dan Intimidasi Dialami Oleh SIJI Aceh Termasuk Perusakan Stiker

    Berbagai Macam Teror dan Intimidasi Dialami Oleh SIJI Aceh Termasuk Perusakan Stiker

    • calendar_month Sabtu, 4 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 73
    • 0Komentar

    Oleh: Muhammad.Ali C,JB  (Ketua DPW SIJI Aceh) SergapKriminal.Com | Kota Langsa 21/3/2026.  Dewan Pengurus Wilayah Suara Independen Jurnalis Indonesia (DPW SIJI) Aceh  secara resmi terbentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 200.1.4.4/604/2025. oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Langsa  pada 2 Mei 2025 silam. Siji Aceh terbentuk berkat kerja sama beberapa orang jurnalis untuk menyatukan Visi […]

  • Jalan Negara Rusak Diduga Akibat Galian C Ilegal, APH Diminta Jangan Tutup Mata

    Jalan Negara Rusak Diduga Akibat Galian C Ilegal, APH Diminta Jangan Tutup Mata

    • calendar_month Rabu, 29 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 153
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com |Kampar (Riau) — Aktivitas dugaan galian C ilegal di Kabupaten Kampar kembali menjadi sorotan. Kegiatan penambangan yang diduga tidak mengantongi izin tersebut dituding telah mengakibatkan kerusakan parah pada ruas jalan utama milik Pemerintah Kabupaten Kampar sepanjang kurang lebih 2,5 kilometer, yang menghubungkan Stanum menuju Sport Center. Jalan tersebut merupakan infrastruktur yang dibangun oleh Dinas […]

  • Kapolsek Idi Rayeuk Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan melalui Program Green Policing

    Kapolsek Idi Rayeuk Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan melalui Program Green Policing

    • calendar_month 1 jam yang lalu
    • account_circle Redaksi
    • visibility 58
    • 0Komentar

    Sergapkriminal.Com | Aceh Timur – Kapolsek Idi Rayeuk, Polres Aceh Timur, Polda Aceh, AKP JM Tambunan, S.H., bersama sejumlah anggotanya melaksanakan kegiatan Green Policing di halaman Dayah Jabalul Huda, Gampong Buket Pala, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Jumat (20/11/2026). Dalam kegiatan itu, AKP Tambunan dan anggotanya bersama warga bergotong royong membersihkan lingkungan dayah serta […]

expand_less