Breaking News
light_mode
Tags

RSU Latersia Tidak Hadir Dalam Klarifikasi Disnaker Sumut, Kuasa Hukum Desak Kepastian Hukum Atas Dugaan PHK Saat Hamil 8 Bulan

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 26 Okt 2026
  • visibility 74
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | MEDAN, 26 Oktober 2026 – Pihak Rumah Sakit Umum (RSU) Latersia tidak menghadiri panggilan klarifikasi Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara yang dijadwalkan pada Senin (26/10/2026), pukul 15.00 WIB. Sementara itu, pekerja hadir didampingi kuasa hukumnya, Paul Junisu Jethro Tambunan, SE., SH., MH., bersama Daniel Steven Sihotang, SH., dan Farasian Fernanda Marbun, SH.

Panggilan tersebut berkaitan dengan pengaduan dugaan PHK sepihak terhadap pekerja yang sedang hamil delapan bulan serta persoalan pemenuhan hak-hak pekerja.

Kuasa hukum meminta Disnaker Sumut melalui mediator Lemmy Pakpahan, SE., dan Syahrina Yuska, S.Psi., serta UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I melalui pengawas Erwin Syahputra Nasution, ST., dan Anton Fahrizal, ST., segera menindaklanjuti perkara sesuai kewenangan masing-masing.

“Kami telah memenuhi panggilan klarifikasi. Kami meminta agar ketidakhadiran pihak perusahaan dicatat dan ditindaklanjuti sesuai prosedur, sehingga pekerja memperoleh kepastian hukum dan hak-haknya tidak terabaikan,” tegas Paul J J Tambunan.

PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN DIATUR UNDANG-UNDANG

Paul J J Tambunan menjelaskan bahwa Pasal 153 ayat (1) huruf e UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, melarang PHK terhadap pekerja perempuan dengan alasan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui.

Pasal 153 ayat (2) juga mengatur bahwa PHK atas alasan yang dilarang tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan.

Pihaknya meminta Disnaker dan pengawas ketenagakerjaan memeriksa alasan serta proses PHK, dokumen hubungan kerja, dan pemenuhan hak pekerja berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penyelesaian perselisihan juga harus mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan terkait lainnya, termasuk PP Nomor 35 Tahun 2021.

PENEGAKAN HUKUM HARUS SEJALAN DENGAN ASTA CITA

Paul J J Tambunan menegaskan bahwa penegakan hukum dan kepastian hukum pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus dirasakan seluruh masyarakat, termasuk pekerja yang mengalami PHK sepihak atau dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan.

“Semangat Asta Cita harus sejalan dengan penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak masyarakat. Kami berharap pekerja, terlebih perempuan yang sedang hamil, mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ia meminta instansi terkait menangani pengaduan secara profesional, objektif, dan tidak berlarut-larut. Pihaknya juga menegaskan bahwa dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan fakta dan bukti, dengan tetap memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menyampaikan penjelasan, lanjut Paul.

LASKAR PRABOWO 08 DPD SUMUT BUKA POSKO PENGADUAN BAGI MASYARAKAT

Laskar Prabowo 08 DPD Sumatera Utara membuka layanan pengaduan bagi masyarakat dan pekerja yang menghadapi PHK sepihak, perselisihan hubungan industrial, atau dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan dan pelanggaran hak-hak masyarakat lainnya.

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Sekretariat Laskar Prabowo 08 DPD Sumatera Utara
Jl. Sei Bekala No. 6, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara.

1. Sekretariat Bidang Hukum Laskar Prabowo 08 DPD Sumatera Utara
Villa Marendal Permai C-9, Jalan Bajak II H, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Atau melalui nomor HP/WhatsApp: 081223988686.

Masyarakat dapat menyampaikan kronologi dan membawa dokumen pendukung untuk memperoleh informasi awal serta pendampingan sesuai kebutuhan dan ketentuan hukum, lanjut Paul.

Kami selaku kuasa hukum berharap Disnaker Sumut dan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I segera memberikan tindak lanjut yang jelas demi perlindungan hak pekerja, tutup Paul.##

(Red)

Tags
  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Warga Glumpang VII Bicara Sendiri Minta Uang Rp200 Ribu, Geuchik Bungkam Saat Dikonfirmasi — Mau Bantah Apa Lagi?

    Warga Glumpang VII Bicara Sendiri Minta Uang Rp200 Ribu, Geuchik Bungkam Saat Dikonfirmasi — Mau Bantah Apa Lagi?

    • calendar_month Senin, 28 Sep 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 182
    • 0Komentar

    SergapKriminalCom | ACEH UTARA – Beredarnya isu PUNGLI  (Pungutan Liar) oleh Perangkat Desa terhadap korban terdampak bencana banjir Aceh, mendapat perhatian serius oleh publik. Geuchik Gampong Meunasah Aron Glumpang VII membantah dirinya melakukan hal tersebut yang dimuat oleh salah satu media online dengan judul “Judul Bombastis, Konfirmasi Nihil” terbantahkan oleh fakta lapangan. Tim SergapKriminal.com bukan […]

  • Warga Pertanyakan Penegakan Hukum, Arena Diduga Sabung Ayam Tanjung Morawa Diduga Tak Tersentuh Penindakan

    Warga Pertanyakan Penegakan Hukum, Arena Diduga Sabung Ayam Tanjung Morawa Diduga Tak Tersentuh Penindakan

    • calendar_month 6 jam yang lalu
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 90
    • 0Komentar

    DELI SERDANG,– Sergapkriminal.Com Praktik perjudian jenis sabung ayam berskala besar diduga beroperasi secara terang-terangan di kawasan Gang Bilal, perbatasan Desa Bangun Sari dan Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Aktivitas yang diduga ilegal tersebut dilaporkan beroperasi setiap hari, dengan hari puncaknya setiap akhir pekan, khususnya pada hari Sabtu dan Minggu.   Berdasarkan […]

  • Dari Pengusaha hingga Lembaga Hukum, Karangan Bunga Lintas Sektoral Penuhi Peresmian YLBH Garda Sakera

    Dari Pengusaha hingga Lembaga Hukum, Karangan Bunga Lintas Sektoral Penuhi Peresmian YLBH Garda Sakera

    • calendar_month Senin, 31 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 90
    • 0Komentar

    SergaoKriminal.Com | MOJOKERTO – Kemegahan dan kehangatan suasana peresmian sekaligus peringatan hari jadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Garda Sakera di kawasan Pusat Oleh-oleh Mojosari, Mojokerto, tampak semakin semarak dengan kehadiran sederet karangan bunga ucapan selamat yang berjejer rapi di sepanjang ruang aula. Banner dalam rangkaian bunga indah yang sarat makna penghormatan tersebut, menjadi bukti […]

  • Dugaan Penyelewengan Solar Subsidi Meluas, Diduga Jadi Lokasi penyaluran Tambang Emas Ilegal, Galian C dan Alat Berat Pengusaha

    Dugaan Penyelewengan Solar Subsidi Meluas, Diduga Jadi Lokasi penyaluran Tambang Emas Ilegal, Galian C dan Alat Berat Pengusaha

    • calendar_month Senin, 17 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 101
    • 0Komentar

    Subsidi untuk Nelayan & Petani Diduga Dialihkan ke Alat Berat PETI dan Galian SergapKriminal.Com | MEULABOH – Praktik penyelewengan Solar subsidi_diduga_ tidak hanya terjadi di Kabupaten Aceh Barat, tetapi juga meluas ke Aceh Barat Daya dan Nagan Raya. Solar subsidi _diduga_ digunakan untuk tambang emas ilegal/PETI, galian C, dan operasional alat berat. Berdasarkan aduan masyarakat […]

  • Dewan Redaksi SergapKriminal.Com Duduk Dengan Orang Tua Korban TPPO di Wilayah Kabupaten Langkat

    Dewan Redaksi SergapKriminal.Com Duduk Dengan Orang Tua Korban TPPO di Wilayah Kabupaten Langkat

    • calendar_month Jumat, 25 Sep 2026
    • account_circle Khairil
    • visibility 233
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Langkat (Sumut) 25/9/2026 – Kepedulian terhadap nasib warga yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mendorong Pimpinan Redaksi SergapKriminal.Com bersama tim redaksi turun langsung ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pada Jumat (25/09), tim menyambangi kediaman Suratno (54), warga Dusun XIII Sidorejo, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, yang merupakan orang tua […]

  • Kapolsek Tamalate Tatap Muka dengan Personel, Tekankan Disiplin dan Profesionalitas

    Kapolsek Tamalate Tatap Muka dengan Personel, Tekankan Disiplin dan Profesionalitas

    • calendar_month Senin, 24 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 199
    • 0Komentar

    Makassar — Sergapkriminal. Com ​​Kapolsek Tamalate Polrestabes Makassar, Kompol Muhammad Idris, SH, MH, menggelar tatap muka perdana bersama seluruh personel Polsek Tamalate, Senin (24/8/2026). Kegiatan berlangsung di depan ruang Unit Penyelesaian Masalah Binmas Polsek Tamalate.   Tatap muka tersebut menjadi momentum bagi Kapolsek Tamalate yang baru menjalankan tugas untuk memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan sejumlah arahan […]

expand_less