Breaking News
light_mode
Tags

RSU Latersia Tidak Hadir Dalam Klarifikasi Disnaker Sumut, Kuasa Hukum Desak Kepastian Hukum Atas Dugaan PHK Saat Hamil 8 Bulan

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 26 Okt 2026
  • visibility 73
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal.Com | MEDAN, 26 Oktober 2026 – Pihak Rumah Sakit Umum (RSU) Latersia tidak menghadiri panggilan klarifikasi Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara yang dijadwalkan pada Senin (26/10/2026), pukul 15.00 WIB. Sementara itu, pekerja hadir didampingi kuasa hukumnya, Paul Junisu Jethro Tambunan, SE., SH., MH., bersama Daniel Steven Sihotang, SH., dan Farasian Fernanda Marbun, SH.

Panggilan tersebut berkaitan dengan pengaduan dugaan PHK sepihak terhadap pekerja yang sedang hamil delapan bulan serta persoalan pemenuhan hak-hak pekerja.

Kuasa hukum meminta Disnaker Sumut melalui mediator Lemmy Pakpahan, SE., dan Syahrina Yuska, S.Psi., serta UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I melalui pengawas Erwin Syahputra Nasution, ST., dan Anton Fahrizal, ST., segera menindaklanjuti perkara sesuai kewenangan masing-masing.

“Kami telah memenuhi panggilan klarifikasi. Kami meminta agar ketidakhadiran pihak perusahaan dicatat dan ditindaklanjuti sesuai prosedur, sehingga pekerja memperoleh kepastian hukum dan hak-haknya tidak terabaikan,” tegas Paul J J Tambunan.

PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN DIATUR UNDANG-UNDANG

Paul J J Tambunan menjelaskan bahwa Pasal 153 ayat (1) huruf e UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, melarang PHK terhadap pekerja perempuan dengan alasan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui.

Pasal 153 ayat (2) juga mengatur bahwa PHK atas alasan yang dilarang tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan.

Pihaknya meminta Disnaker dan pengawas ketenagakerjaan memeriksa alasan serta proses PHK, dokumen hubungan kerja, dan pemenuhan hak pekerja berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penyelesaian perselisihan juga harus mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan terkait lainnya, termasuk PP Nomor 35 Tahun 2021.

PENEGAKAN HUKUM HARUS SEJALAN DENGAN ASTA CITA

Paul J J Tambunan menegaskan bahwa penegakan hukum dan kepastian hukum pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus dirasakan seluruh masyarakat, termasuk pekerja yang mengalami PHK sepihak atau dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan.

“Semangat Asta Cita harus sejalan dengan penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak masyarakat. Kami berharap pekerja, terlebih perempuan yang sedang hamil, mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ia meminta instansi terkait menangani pengaduan secara profesional, objektif, dan tidak berlarut-larut. Pihaknya juga menegaskan bahwa dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan fakta dan bukti, dengan tetap memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menyampaikan penjelasan, lanjut Paul.

LASKAR PRABOWO 08 DPD SUMUT BUKA POSKO PENGADUAN BAGI MASYARAKAT

Laskar Prabowo 08 DPD Sumatera Utara membuka layanan pengaduan bagi masyarakat dan pekerja yang menghadapi PHK sepihak, perselisihan hubungan industrial, atau dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan dan pelanggaran hak-hak masyarakat lainnya.

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Sekretariat Laskar Prabowo 08 DPD Sumatera Utara
Jl. Sei Bekala No. 6, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara.

1. Sekretariat Bidang Hukum Laskar Prabowo 08 DPD Sumatera Utara
Villa Marendal Permai C-9, Jalan Bajak II H, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Atau melalui nomor HP/WhatsApp: 081223988686.

Masyarakat dapat menyampaikan kronologi dan membawa dokumen pendukung untuk memperoleh informasi awal serta pendampingan sesuai kebutuhan dan ketentuan hukum, lanjut Paul.

Kami selaku kuasa hukum berharap Disnaker Sumut dan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I segera memberikan tindak lanjut yang jelas demi perlindungan hak pekerja, tutup Paul.##

(Red)

Tags
  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jangan Sampai Program Makan Bergizi Gratis Terasa Seperti Penjajahan Masa Lampau

    Jangan Sampai Program Makan Bergizi Gratis Terasa Seperti Penjajahan Masa Lampau

    • calendar_month Kamis, 22 Okt 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 170
    • 0Komentar

    LEMBAGA PEUMULIA BANGSA ATJEH SergapKriminalCom, BANDA ACEH, 22 Oktober 2026 — Lembaga Peumulia Bangsa Atjeh (PBA) menyampaikan perhatian serius terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Kami mendengar kekhawatiran yang tumbuh di kalangan rakyat, bahwa program ini dengan serapan anggaran yang sangat besar, dikhawatirkan belum memberikan manfaat yang terasa nyata bagi masyarakat luas. Kami memperingatkan: Jangan […]

  • Usai Berantas Narkoba, Kapolri Suyudi Kini Bidik Judol dan Penipuan Digital

    Usai Berantas Narkoba, Kapolri Suyudi Kini Bidik Judol dan Penipuan Digital

    • calendar_month Kamis, 29 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 42
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Jakarta – Polri menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan nasional melalui semangat Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan).   Setelah gencar memberantas peredaran narkoba, Kapolri Suyudi A.S. kini mengarahkan fokus dan bidikannya pada pemberantasan kasus perjudian online (judol) serta penipuan digital.   ​Berdasarkan narasi yang termuat dalam poster resmi tersebut, beberapa poin utama […]

  • Skor Murid Kelas 6 SD Selama 6 Bulan, Kepala Sekolah Diduga Langgar HAM di Bidang Pendidikan, PELITA Sultra Desak Dicopot

    Skor Murid Kelas 6 SD Selama 6 Bulan, Kepala Sekolah Diduga Langgar HAM di Bidang Pendidikan, PELITA Sultra Desak Dicopot

    • calendar_month Rabu, 28 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 270
    • 0Komentar

    Kepala SDN 15 Moramo Skorsing Siswa Kelas 6 Karena Alasan Nakal, PELITA Sultra Desak Pencopotan, Sebut langgar HAM di bidang pendidikan SergapKriminal.Com | KONSEL (SULTRA) : Tindakan Kepala Sekolah (KS) SDN 15 Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, yang melakukan skorsing terhadap seorang murid kelas 6 Sekolah Dasar (SD) dengan alasan nakal, menuai kecaman keras. Direktur Eksekutif […]

  • Pengurus Cabang KAGAMA Aceh Barat Periode 2025-2030 Resmi di Lantik

    Pengurus Cabang KAGAMA Aceh Barat Periode 2025-2030 Resmi di Lantik

    • calendar_month Selasa, 3 Nov 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 40
    • 0Komentar

    SergapKriminal.com|Aceh Barat 03/11/2026 Pengurus Cabang Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Kabupaten Aceh Barat periode 2025–2030 resmi dilantik di Auditorium Universitas Teuku Umar (UTU), Selasa, 3/11/2026 Prosesi pengukuhan yang dimulai pukul 08.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) RI, Nezar Patria. Pengukuhan kepengurusan baru ini dirangkaikan dengan Sarasehan Pembangunan Daerah […]

  • Musnahkan 14,9 Kg Barang Bukti Narkotika, Polrestabes Makassar Peringatkan Ancaman Hukuman Berat

    Musnahkan 14,9 Kg Barang Bukti Narkotika, Polrestabes Makassar Peringatkan Ancaman Hukuman Berat

    • calendar_month Jumat, 11 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 55
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com|MAKASSAR, 9 SEPTEMBER 2026 – Satuan Reserse Kriminal Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Makassar resmi menggelar pemusnahan barang bukti narkotika dengan berat total mencapai 14,9 kilogram. Kegiatan ini berlangsung di halaman Markas Polrestabes Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani, pada Rabu, 9 September 2026.   Kasat Narkoba Polrestabes Makassar, AKBP Lulik Febyantara menjelaskan, seluruh barang bukti yang dimusnahkan […]

  • PW SEMMI Sulsel Sorot Dugaan Penyimpangan Program Aspirasi di Luwu Raya dan Tana Toraja, Desak Kejati Segera Panggil Ex Anggota DPR RI Inisial SB

    PW SEMMI Sulsel Sorot Dugaan Penyimpangan Program Aspirasi di Luwu Raya dan Tana Toraja, Desak Kejati Segera Panggil Ex Anggota DPR RI Inisial SB

    • calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 105
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Makassar — Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Sulawesi Selatan menyoroti dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan sejumlah program aspirasi masyarakat yang bersumber dari anggaran negara, khususnya Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dan program bedah rumah di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.   Dugaan tersebut mencuat setelah adanya aspirasi dan laporan […]

expand_less