Breaking News
light_mode
Tags

Skor Murid Kelas 6 SD Selama 6 Bulan, Kepala Sekolah Diduga Langgar HAM di Bidang Pendidikan, PELITA Sultra Desak Dicopot

  • account_circle Admin
  • calendar_month Rabu, 28 Okt 2026
  • visibility 270
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kepala SDN 15 Moramo Skorsing Siswa Kelas 6 Karena Alasan Nakal, PELITA Sultra Desak Pencopotan, Sebut langgar HAM di bidang pendidikan

SergapKriminal.Com | KONSEL (SULTRA) : Tindakan Kepala Sekolah (KS) SDN 15 Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, yang melakukan skorsing terhadap seorang murid kelas 6 Sekolah Dasar (SD) dengan alasan nakal, menuai kecaman keras.

Direktur Eksekutif Pusat Edukasi dan Layanan Informasi Transparan Anti Korupsi (PELITA) Sultra, Sarwan, SH, menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum serius dan mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia pendidikan.

“Skorsing yang dilakukan KS SDN 15 Moramo adalah bentuk pelanggaran hukum serius dan mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kami meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konawe Selatan untuk segera mencopot Kepala Sekolah tersebut,” tegas Sarwan, Selasa (28/10/2026).

Menurut Sarwan, tidak ada satu pun regulasi pendidikan di Indonesia yang membenarkan skorsing berbulan-bulan untuk anak jenjang SD hanya dengan alasan subjektif “nakal”.

PELITA Sultra menegaskan, tindakan skorsing tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

1. UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan (2)
Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Skorsing 6 bulan jelas merampas hak konstitusional anak.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 5 Ayat (1)
Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat (1) huruf a
“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat JO. Pasal 76 A yang melarang perlakuan diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian fisik, mental, maupun sosial.

4. Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. JO, Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah yang Aman dan Nyaman.

Menegaskan bahwa penanganan perilaku peserta didik wajib mengedepankan pendekatan edukatif, pembinaan, dan pemulihan, bukan penghukuman yang mengandung kekerasan dan merampas hak belajar. Skorsing panjang dikategorikan sebagai kebijakan yang mengandung kekerasan psikis.

5. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak
Sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 sebelumnya dan diperkuat di Permen terbaru, serta UU No. 23 Tahun 2002 jo UU 35/2014, setiap pengambilan keputusan terkait anak wajib mengutamakan kepentingan terbaik anak (the best interest of the child).

Sarwan menilai, untuk jenjang SD, mekanisme pembinaan yang dibenarkan hukum adalah teguran lisan, pemanggilan orang tua/wali, konseling, hingga rapat bersama Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan. Bukan pemberhentian dari proses belajar.

“Anak SD itu berada pada fase wajib belajar 12 tahun. Jika anak dianggap nakal, tugas sekolah adalah membina, bukan menghukum dengan mengeluarkan dari sekolah. Apalagi ini kelas 6, mau ujian akhir. Ini bisa merusak masa depan anak,” pungkas Sarwan.

PELITA Sultra mendesak:
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan membatalkan SK Skorsing tersebut dan mengembalikan hak belajar siswa.
2. Inspektorat Daerah dan BKD Konawe Selatan memeriksa Kepala SDN 15 Moramo terkait dugaan maladministrasi dan pelanggaran kode etik pendidik.
3. Ombudsman RI Perwakilan Sultra dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) turun tangan melakukan pengawasan.
4.segera mencopot KS 15 moramo.##

(Indra)

Tags
  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bus Antar Sabu 20,7 Kg dari Medan ke Jakarta, Dua Warga Bogor Tak Berkutik di Gerbang Tol Kisaran

    Bus Antar Sabu 20,7 Kg dari Medan ke Jakarta, Dua Warga Bogor Tak Berkutik di Gerbang Tol Kisaran

    • calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 53
    • 0Komentar

    DELI SERDANG,– Sergapkriminal. Com.  Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Deli Serdang kembali mencetak prestasi besar dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika lintas provinsi. Dua kurir jaringan Medan–Jakarta berinisial GYR (28) dan GLR (36), yang merupakan warga Kota Bogor, Jawa Barat, diringkus petugas dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 20,725 kilogram (20.725,42 gram).   Dalam sesi […]

  • FRIC DPW Jawa Barat dan DPC Kuningan Teguhkan Pasukan Reaksi Cepat, Siap Kawal Aspirasi Masyarakat 

    FRIC DPW Jawa Barat dan DPC Kuningan Teguhkan Pasukan Reaksi Cepat, Siap Kawal Aspirasi Masyarakat 

    • calendar_month Minggu, 16 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 62
    • 0Komentar

    Kuningan – Sergapkriminal. Com 15 Agustus 2026 – Fast Respon Indonesia Center (FRIC) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Barat bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Kuningan secara resmi meneguhkan Pasukan Reaksi Cepat (PRC) sebagai langkah strategis dalam memperkuat pelayanan informasi, pendampingan masyarakat, serta menjembatani berbagai aspirasi dan aduan publik kepada instansi terkait, khususnya di wilayah […]

  • Bupati Aceh Barat Resmi Buka Acara HUT ke 438 Kota Meulaboh

    Bupati Aceh Barat Resmi Buka Acara HUT ke 438 Kota Meulaboh

    • calendar_month Minggu, 11 Okt 2026
    • account_circle Dila Andrian
    • visibility 177
    • 0Komentar

    Sergap kriminal.com|Aceh Barat 11/10/2026. Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM didampingi Wakil Bupati Said Fadheil SH secara resmi membuka rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Meulaboh yang ke 438 pada Sabtu 10/10/2026, malam. Sejumlah tokoh dan tamu undangan dari perwakilan provinsi, bupati dan wali kota se Aceh, anggota DPRA, Forkopimda, perusahaan swasta, BUMN, organisasi […]

  • Pemerintah Kota Langsa Terima Bantuan Jadup dan Bufferstock Logistik Dari Kemensos RI

    Pemerintah Kota Langsa Terima Bantuan Jadup dan Bufferstock Logistik Dari Kemensos RI

    • calendar_month Minggu, 27 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 246
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh)  – Pemerintah Kota Langsa menerima bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dan bufferstock logistik dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos RI, Masriani Mansyur, SE, MM, dan diterima langsung oleh Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S. Putra, SE, […]

  • Optik UD Jaya Gelar Pemeriksaan Mata Gratis di Lapas Kelas IIA Rantau Prapat, Warga Binaan, Tahanan, dan Pegawai Turut Mendapatkan Layanan

    Optik UD Jaya Gelar Pemeriksaan Mata Gratis di Lapas Kelas IIA Rantau Prapat, Warga Binaan, Tahanan, dan Pegawai Turut Mendapatkan Layanan

    • calendar_month Kamis, 29 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 43
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Rantauprapat (SUMUT) – Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan mata, Optik UD Jaya menggelar kegiatan pemeriksaan mata gratis bagi warga binaan pemasyarakatan, tahanan, dan pegawai di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Rantau Prapat. Kegiatan tersebut dibuka dan dihadiri langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Rantau Prapat, Yosef Leonard Sihombing, S.H., M.H., didampingi Kepala Kesatuan […]

  • Pengguna Jalan Keluhkan Aksi Unras Ilegal Yang Dipimpin Istri DPO LS, Sebabkan Kemacetan Hampir 1 Km

    Pengguna Jalan Keluhkan Aksi Unras Ilegal Yang Dipimpin Istri DPO LS, Sebabkan Kemacetan Hampir 1 Km

    • calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 114
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Medan – Warga atau pengguna jalan akan membubarkan aksi demo susulan menuntut SP3 DPO LS. Pasalnya, aksi ilegal yang dipimpin Tionia Br Sihotang, istri DPO penganiayaan berat, LS banyak dikeluhkan para pengguna jalan karena menyebabkan kemacetan hampir sepanjang 1 Km.   Salah seorang pengguna jalan yang tak ingin disebutkan namanya mengeluhkan aksi para […]

expand_less