Breaking News
light_mode
Tags

Hampir Tiga Dekade Tanpa Manfaat Nyata, Masyarakat Percepat Desak Evaluasi Total dan Pencabutan Izin PT Sorikmas Mining

  • account_circle Admin
  • calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
  • visibility 214
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SergapKriminal |MADINA, INDONESIA — Keberadaan PT Sorikmas Mining di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Sangat Ironis. Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum (GMPH) Mandailing Natal menilai, selama hampir 28 tahun beroperasi, perusahaan tambang emas tersebut gagal memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal maupun pembangunan daerah.

 

Ketua GMPH Madina, Ridwandi Nasution, menyuarakan dukungan penuh atas langkah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan DPRD Kabupaten Madina yang mendorong evaluasi menyeluruh terhadap izin dan operasional perusahaan. Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

 

“Jika hasil evaluasi membuktikan PT Sorikmas Mining tidak sejalan dengan kepentingan rakyat dan gagal memenuhi kewajibannya, pemerintah harus mengambil langkah tegas: meninjau ulang hingga mencabut Kontrak Karya perusahaan tersebut,” tegas Ridwandi, yang juga merupakan putra daerah wilayah lingkar tambang, Selasa (28/7).

Minim Transparansi dan Kontribusi Real

Ridwandi menilai, selama hampir tiga dekade, warga lingkar tambang hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri. Berbagai persoalan dasar seperti ketimpangan penyerapan tenaga kerja lokal, minimnya program pemberdayaan ekonomi, hingga tertutupnya informasi operasional dan perizinan terus memicu polemik di tengah publik.

GMPH Madina melontarkan empat tuntutan transparansi yang harus segera dijawab secara terbuka oleh pihak manajemen PT Sorikmas Mining:

Manfaat Konkret: Bukti nyata dampak positif yang dirasakan masyarakat lingkar tambang selama 28 tahun.

Tenaga Kerja Lokal: Kejelasan porsi dan keadilan kesempatan kerja bagi putra-putri daerah.

Pemberdayaan Ekonomi: Sejauh mana perusahaan mendorong kemandirian ekonomi warga sekitar.

Kontribusi Pembangunan: Bukti terukur atas kontribusi perusahaan terhadap PAD dan pembangunan fisik Madina.

 

“Sangat ironis ketika publik lebih sering mendengar konflik administrasi dan perizinan ketimbang kabar tentang peningkatan kesejahteraan warga. Mandailing Natal tidak butuh investasi yang hanya ‘gemuk’ di laporan kertas, tetapi minim manfaat di lapangan,” tambah Ridwandi.

Angkat Kaki Jika Tak Mampu Memberi Keadilan jangan tunggu masyarakat yang mengusir

Ketua GMPH menegaskan bahwa sikap kritis ini bukanlah bentuk penolakan terhadap investasi. Namun, setiap investasi yang mengelola sumber daya alam wajib tunduk pada amanat Pasal 33 UUD 1945—yakni dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

 

Apabila PT Sorikmas Mining tidak mampu membuktikan komitmennya melalui kejelasan manfaat, keterbukaan informasi, dan komitmen pemberdayaan, GMPH mendesak perusahaan untuk secara legawa menghentikan operasinya di Madina.

“Jangan biarkan masyarakat terus diminta bersabar atas janji-janji yang tak kunjung pasti. Jika PT Sorikmas Mining tidak lagi mampu memberikan kontribusi yang sepadan bagi daerah, lebih baik angkat kaki dari Mandailing Natal secara terhormat sesuai mekanisme hukum yang berlaku, sebelum kepercayaan masyarakat hilang sepenuhnya,” pungkas Ridwandi.

(Magrifatulloh).

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Diduga Komisi IV DPRD Medan Ingin Batalkan Eksekusi PSU Contempo

    Diduga Komisi IV DPRD Medan Ingin Batalkan Eksekusi PSU Contempo

    • calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 80
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com |MEDAN – Perwakilan pemilik lahan (Felix), yakni Fauzi, Sentana, dan Hansen, menduga Komisi IV DPRD Medan berupaya membatalkan rencana eksekusi pembongkaran Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan Contempo di Jalan Brigjen Zein Hamid, Lingkungan VII, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor. Dugaan itu muncul setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD […]

  • Dugaan Alih Fungsi Kawasan Hutan Jadi Lahan PSR, Kegiatan Koperasi di Pulau Tiga Disorot Tajam

    Dugaan Alih Fungsi Kawasan Hutan Jadi Lahan PSR, Kegiatan Koperasi di Pulau Tiga Disorot Tajam

    • calendar_month Minggu, 23 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 139
    • 0Komentar

    SERGAPKRIMINAL.Com— Aceh Tamiang Dugaan alih fungsi kawasan hutan untuk kegiatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mencuat di Kampung Perkebunan Pulau Tiga, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini terungkap saat awak media melakukan peninjauan langsung di lokasi pada Sabtu (22/8/2026). Berdasarkan pantauan dan keterangan warga sekitar, terlihat adanya aktivitas pembukaan lahan yang diduga masuk […]

  • PT SBJ Terbukti Langgar Baku Mutu Air, DIdenda Rp3 Miliar — LASKAR NKRI Desak Aph Telusuri PertanggungJawaban Pidana Perorang – an

    PT SBJ Terbukti Langgar Baku Mutu Air, DIdenda Rp3 Miliar — LASKAR NKRI Desak Aph Telusuri PertanggungJawaban Pidana Perorang – an

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 85
    • 0Komentar

    LEBAK, BANTEN – Sergapkriminal.com. 15 September 2026//Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar NKRI DPW Provinsi Banten menyoroti putusan Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung terhadap PT Samudera Banten Jaya (PT SBJ) dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup.   Berdasarkan putusan pengadilan, PT SBJ dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan […]

  • Gerak Cepat Tangani Banjir, Pemko Langsa Bantu Warga dan Tinjau Aliran Sungai

    Gerak Cepat Tangani Banjir, Pemko Langsa Bantu Warga dan Tinjau Aliran Sungai

    • calendar_month Jumat, 11 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • visibility 80
    • 0Komentar

    SergapKriminal.Com | Kota Langsa (Aceh) – Pemerintah Kota (Pemko) Langsa bergerak cepat menangani dampak banjir yang terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sejumlah wilayah di Kota Langsa. Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S. Putra, S.E. bersama Wakil Wali Kota Langsa Muhammad Haikal Alfisyahrin, S.T. secara terpisah turun langsung meninjau sejumlah lokasi terdampak untuk memastikan […]

  • Dalam HUT GK Center Ke 14 di Hotel Ciputra Jakarta, King Naga GK Lebak Hadir Mengenakan Baju Adat Baduy serta tidak mengenakan alas kaki

    Dalam HUT GK Center Ke 14 di Hotel Ciputra Jakarta, King Naga GK Lebak Hadir Mengenakan Baju Adat Baduy serta tidak mengenakan alas kaki

    • calendar_month Minggu, 23 Agt 2026
    • account_circle Muttaqin
    • visibility 178
    • 0Komentar

    JAKARTA – Sergapkriminal. Com Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Galang Kemajuan (GK) Center ke-14 yang berlangsung di Hotel Ciputra, Jakarta, menjadi momen yang sangat berkesan. Kehadiran Ketua GK Center Lebak, King Naga, berhasil mencuri perhatian seluruh hadirin karena tampil beda dan sarat akan pesan budaya. (22/08/2026)   King Naga hadir dengan mengenakan baju adat Baduy […]

  • BENDERA MERAH PUTIH SOBEK MASIH BERKIBAR DI SDN 6 GAMPONG BAYU, WARGA MINTA SEGERA DIGANTI

    BENDERA MERAH PUTIH SOBEK MASIH BERKIBAR DI SDN 6 GAMPONG BAYU, WARGA MINTA SEGERA DIGANTI

    • calendar_month Rabu, 29 Jul 2026
    • account_circle Muhammad
    • visibility 100
    • 0Komentar

    Sergapkriminal|Aceh Utara– Kondisi Bendera Merah Putih yang tampak sobek dan masih berkibar di lingkungan SD Negeri 6 Gampong Bayu, Kecamatan Kutamakmur, Kabupaten Aceh Utara, menjadi sorotan setelah awak media melakukan kunjungan ke sekolah tersebut pada Rabu (29/7/2026).   Temuan tersebut memunculkan perhatian masyarakat karena Bendera Merah Putih merupakan simbol negara yang wajib dihormati dan diperlakukan […]

expand_less